Hukum satwa adalah kombinasi dari undang-undang dan aturan yang berhubungan atau berdampak pada hewan. Hukum hewan mencakup semua aspek hukum dan kebijakan termasuk tetapi tidak terbatas pada legislatif, yudikatif dan eksekutif yang mempengaruhi hak, kedudukan dan/atau kesejahteraan hewan non-manusia atau kepentingan manusia sehubungan dengan hewan.
Hukum satwa adalah bidang yang telah berkembang di seluruh dunia dan tumpang tindih dengan berbagai bidang hukum lainnya dan mencakup masalah yang berkaitan dengan hewan pendamping, hewan liar, hewan yang digunakan dalam hiburan, hewan yang digunakan dalam penelitian ilmiah, hewan ternak, hewan akuatik dan spesies hewan lainnya. Selain itu, hukum hewan berkaitan dengan bidang studi lainnya seperti politik, humaniora, sains, psikologis, dsb.
Indonesia dikenal dengan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 10.000 pulau, Indonesia memiliki beragam ekosistem darat dan laut, termasuk bagian dari hutan hujan terbesar ketiga di dunia dan Segitiga Terumbu Karang yang terkenal. Indonesia memiliki spesies mamalia paling banyak dari negara manapun, menurut FishBase. Indonesia menduduki peringkat keempat dengan 1615 spesies burung, menurut BirdLife International. Indonesia adalah satu-satunya wilayah di Bumi di mana badak, orangutan, gajah, beruang, dan harimau dapat ditemukan hidup di hutan yang sama.
Sayangnya, hukum yang sudah ada tidak berpihak kepada hewan, ditambah dengan penegakan hukum yang buruk menyebabkan keanekaragaman hayati yang menjadi keunggulan negara kita saat ini menuju diambang kepunahan. Dengan berkurangnya keanekaragaman hayati, hubungan saling ketergantungan antar hewan dan tumbuhan dapat melemah dan terkadang putus, hal ini tentu dapat merugikan semua spesies dalam ekosistem dan terhadap keberlangsungan hidup manusia.
Hewan merupakan makhluk hidup yang berhak atas pengakuan status hewan sebagai makhluk hidup yang patut mendapat pertimbangan moral, berhak atas perlindungan hukum, berhak memiliki kepentingan yang melekat pada dirinya, berhak untuk bebas dari penangkaran, eksploitasi dan berhak untuk selalu dapat berinteraksi dengan hewan/spesies lain di alamnya.
Berdasarkan hukum, hewan dianggap sebagai properti/barang. Oleh karena penetapan status ini disertai dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan lain yang dimiliki manusia terhadap hewan, hal ini mengakibatkan masifnya penyalahgunaan hewan. Selain pelecehan dan kekejaman yang diderita manusia, hewan menghadapi banyak ancaman lain termasuk hilangnya habitat, perubahan iklim, spesies invasif, perburuan, perdagangan, eksploitasi dan kepunahan.
Animals Don’t Speak Human didirikan dengan prinsip bahwa keadilan dapat ditingkatkan di mana perlindungan hukum tersedia untuk semua makhluk hidup dengan menganut nilai dasar bahwa hak asasi manusia diperkaya dan bukan dimiskinkan dengan memasukkan hewan ke dalam gagasan keadilan. Bahwa penderitaan dan eksploitasi hewan tidak hanya berdampak pada hewan, tetapi juga berdampak pada manusia dan lingkungan.
Kami menghargai privasi Anda. Pelajari bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi Anda.
